Uang elektronik atau sering disebut e-money memang sedang booming di tanah air. Sebut saja mandiri e-money, pengunaanya sudah naik tajam sekitar 10 juta penguna kartu di tahun 2017.
Pada blog ini Emerhub.ID akan membahas proses dan persyaratan uang elektronik di Indonesia.

Apa Itu Uang Elektronik?

Banyak definisi yang menyimpulkan uang elektronik, namun kita akan melihat pengertian berdasakan (Pasal 1 Ayat 3 PBI NO 11/12/PBI/2009),  yang menyebutkan bahwa uang elektronik adalah pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

  • Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
  • Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
  • Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
  • Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Peraturan ini menyebutkan bahwa penyelengara uang elektronik terdiri atas empat unsur; principal, penerbit, acquier, dan kliring. Namun pelaku utama dari usaha ini adalah si penerbit.
Karena itu dalam artikel ini, kita hanya khusus membahas penerbit uang elektronik. 

Penerbit Uang Elektronik

Pasal 1 Ayat 6 PBI NO 11/12/PBI/2009 menyebutkan bahwa penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
Uang elektronik diatur sepenuhnya oleh otoritas berwenang yaitu Bank Indonesia (BI) yang mengatur bahwa bank atau selain bank yang ingin menjadi penerbit haruslah mendirikan PT terlebih dahulu dan wajib melaporkan ke BI apalagi jika dana yang di keluarkan  telah mencapai batas yang telah ditetapkan.
Persyaratan dokumen untuk mengajukan permohonan:

  • Company profile
  • Akta Pendirian
  • Business arrangement
  • Susunan daftar direksi dan komisaris
  • Hasil analisis bisnis setahun kedepan
  • Bukti kesiapan perangkat hukum
  • Bukti kesiapan operasional
  • Bukti kesiapan manajemen risiko likuiditas
  • Laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen
  • Prosedur penanganan keadaan darurat
  • Fotokopi rekening simpanan yang menunjukkan besarnya dana float pada saat mengajukan permohonan
  • Hasil analisis dan identifikasi risiko produk uang elektronik
  • Uraian system informasi akuntansi yang akan diterapkan untuk uang elektronik yang diterbitkan

Izin usaha di keluarkan oleh BI jika pihak penerbit telah mengelola atau merencanakan pengelolaan dana float  sebesar Rp. 1 miliar atau lebih. Perlu juga dicatat bahwa penerbit hanya dapat menerbitkan uang dalam mata uang rupiah (Rp).
Aspek kelayakan wajib dipenuhi sebelum mengajukan izin seperti legalitas, profil perusahaan, struktur manajemen, sistem keamanan, perlindungan konsumen dan sebagaianya. Apabila penerbit tidak bisa menyampaikan hal ini, izin usaha akan langsung ditolak. 
Besar kemungkinan, BI akan meminta persyaratan tambahan untuk perizinan usaha. Pihak yang sudah mendapatkan izin, namun akan melakukan: pengembangan kegiatan jasa system pembayaran; pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran; dan/atau kerjasama dengan pihak lain, harus mendapat persetujuan dari BI. 

Tahapan Pengajuan Izin

Persyaratan baru berlaku untuk seluruh pelaku usaha yang termasuk ke dalam Financial Technology (Fintech), yang salah satunya adalah uang elektronik Pasal 3 (1) huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial.
Pada peraturan ini telah di tetapkan bahwa proses pengeluaran izin bagi para penerbit uang elektronik adalah sebagai berikut.

Sumber: Emerhub
Proses perizinan usaha hampir sama dengan bidang usaha perdagangan,  yaitu akan didahului dengan tahapan pengesahan hukum. Akan tetapi setelah tahapan pertama selesai, untuk izin usaha uang elektronik akan langsung menuju ke otoritas terkait yaitu Bank Indonesia (BI).
Proses perizinan di Bank Indonesia meliputi tiga tahapan seperti di bawah ini:

  1. Pendaftaran (Pasal 7 PBI NO. 19/12/2017)
  2. Regulatory Sandbox: Setelah terdaftar, maka masuk ke dalam tahap regulatory sandbox dimana produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya diuji. Jika berhasil, maka dapat melanjutkan ke tahapan pengajuan izin. Jika tidak berhasil, maka Penyelenggara dilarang untuk memasarkan produk, layanan, serta menggunakan teknologi dan/atau model bisnis yang diujicobakan.
  3. Pengajuan izin kepada otoritas yang berwenang (BI)

Pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggara yang sudah terdaftar di Bank Indonesia maka akan dilakukan oleh Bank Indonesia.

Registered VS Unregistered

Pemegang uang elektronik terbagi atas dua golongan. Registered merupakan pemegang uang elektronik yang terdaftar  dan tercatat pada penerbit. Sebaliknya, unregsitered adalalah pemegang yang tidak tercatat oleh penerbit.
Untuk mengetahui  lebih lanjut perbedaan dari pemegang registered dan unregistered, anda dapat melihat table di bawah ini.

Sumber: Emerhub
Batas nilai uang elektronik atau saldo untuk unregistered kostumer maksimal Rp. 1 juta, sedangkan untuk registered kostumer dapat memiliki saldo sebesar Rp. 10 juta.
Untuk diskusi lebih lanjut menegenai proses mendapakat izin usaha uang elektronik, Anda dapat menghubungi konsultan kami disini atau isi form di bawah ini. Kami akan langsung membalas pesan Anda.
 
Butuh bantuan untuk mewujudkan perusahaanmu sendiri? Ayo hubungi kami via telepon atau whatsapp ke +62888-3637482 (EMERHUB), dan dapatkan tawaran menariknya secara langsung!
Kunjungi Juga: Agar Pengurusan OSS Anda Tidak Tertolak, Ini Tipsnya!
 

Siap untuk memiliki perusahaan di Indonesia?

Dengan mengisi form mudah, unggah dokumen yang dibutuhkan, dan dapatkan perusahaanmu berdiri dalam lima hari kerja.

Mulai Sekarang
App screenshot